LOGIN
FOTO KEPALA SKPD

Drs.GATUT HARISISWANTO M.Si
NIP. 196111031992031000

LINK TERKAIT
Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2011 - 2015

22 Juli 2016 - 10:34:56 WIB

B A B  I

PENDAHULUAN

1.1  LATAR BELAKANG

  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar , adalah perwujudan dan tindak lanjut dari lahirnya Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 dan telah diubah menjadi Undang – Undang No : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan rangkaian upaya terselenggaranya  dan terwujudnya “ Pemerintahan yang baik “  yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, serta upaya dalam mencapai tujuan dan cita – cita bangsa dan negara.

  Telah menjadi tekad kita bersama bahwa untuk mewujudkan Blitar Kota Peta yang tertib, rapi, indah dan aman yang didukung oleh lingkungan yang benar – benar kondusif, dilandasi dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, merupakan tujuan dari Pembangunan Daerah Kota Blitar yang harus tercapai.

  Untuk mencapai tujuan tersebut  jalannya pelaksanaan pembangunan di segala bidang harus dilaksanakan secara berencana, melalui peningkatan kemampuan kinerja semua unsur organisasi baik secara individu maupun dalam kelompok.

 

  Sebagai suatu instrumen kebijakan, perencanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah memiliki fungsi serta manfaat yang amat penting bagi keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan , karena baik mulai dari penentuan program maupun cara – cara pencapainnya dapat di lakukan secara rasional, berdasarkan aspirasi dari masyarakat dewasa ini serta kecenderungannya di masa depan.

  Sejalan dengan hal tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar mempunyai tugas menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan Pemerintah Kota Blitar dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah, disamping tugas – tugas tersebut, Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar juga mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah.

  Untuk mengimplementasikan seluruh rangkaian program dan kegiatan mendasar, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategik Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar untuk kurun waktu  5 ( lima ) Tahun kedepan ( 2011 - 2015), sebagai konsekwensi dari Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

Oleh sebab itu dalam penyusunan Rencana Strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar Tahun 2011 – 2015, dipandang perlu memperhatikan dan mempertimbangkan baik mengenai kondisi dan  potensi serta prospek, perkembangan sebagai kekuatan untuk menentukan kunci keberhasilan, maupun aspek yang menyangkut hambatan, kendala serta resiko yang akan muncul sebagai kelemahan dan tantangan yang harus ditanggulangi dan dicarikan jalan keluarnya.

    Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu ditetapkan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar yang menggambarkan tentang keadaan yang diinginkan dimasa depan yang didasarkan pada pemahaman secara tepat tentang situasi / lingkungan yang dapat mempengaruhi. Berangkat dari visi inilah diharapkan mampu melahirkan dan menyatukan berbagai gagasan strategis dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar, sehingga tumbuh komitmen dan motivasi dari seluruh personil untuk dapat mewujudkannya menjadi kenyataan.

1.2  MAKSUD DAN TUJUAN

  Maksud dan tujuan di susunnya Rencana Strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar adalah merupakan upaya untuk memberikan pedoman yang terarah bagi pelaksanaan kegiatan, menetapkan fokus kegiatan secara lebih jelas dan konkrit serta dapat diukur dan bertujuan untuk menentukan skala kebutuhan yang diproyeksikan secara bertahap dalam masa pelaksanaan yang akan dijalani sekarang maupun masa mendatang , juga untuk memudahkan jalinan koordinasi untuk pelaksanaan tugas – tugas serta fungsi  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah sehingga dapat terjaga konsistensinya.

1.3  LANDASAN  HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar Tahun 2011 - 2015 berdasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut  :

1.  Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

2.  Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

3.  Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

4.  Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan PenPencatatan Sipil ;

5.  Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

6.  Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239 / ix / 618 / 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

7.  Keputusan Menteri Dalam Negeri No : 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keuangan , Kartu Tanda Penduduk , Buku Register Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Daerah ;

8.  Peraturan Daerah Kota Blitar No 7 Tahun 2008 yang diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Dinas-Dinas Daerah Kota Blitar ;

9.  Peraturan Daerah Kota Blitar No. 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

10.  Peraturan Daerah Kota Blitar No. 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil ;

11.  Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor  Tahun 2010 tentang RPJMD Kota Blitar Tahun 2011-2015 ;

12.  Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kota Blitar.

1.4  SISTEMATIKA PENYUSUNAN

  Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar Tahun 2011 - 2015disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I  PENDAHULUAN

  Pada Bab ini berisi latar belakang yang menguraikan alasan berikut maksud dan tujuan dasar yaitu ketentuan – ketentuan yang melandasi , merupakan langkah untuk membatasi pembahasan dan sistematik penyusunan Rencana Strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar.

Bab II  GAMBARAN UMUM

Berisi Struktur Organisasi tentang kondisi riil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar meliputi  :

-  Kualitas dan kuantitas personil

-  Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

-  Landasan hukum penyelenggaraan tugas fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar

-  Hal – hal lain yang perlu diuraikan sebagai kondisi yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar

Bab III  ISU-ISU STRATEGIS

-  Memuat rencana kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar khususnya dalam rangka tertib administrasi kependudukan yang mengarah kepada meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Dokumen Kependudukan

-  Pengamatan dan analisa kondisi organisasi yang dilaksanakan, untuk mendapatkan formulasi asumsi sebagai faktor kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun kedepan

Bab IV  RENCANA STRATEGIS 

A.  Visi , Misi

-  Penetapan Visi

-  Perumusan Misi

B.  Tujuan

-  Pengertian tujuan

-  Proses penetapan tujuan

-  Pernyataan tujuan organisasi

C.  Sasaran

- Pengertian sasaran

- Proses penetapan sasaran

- Pernyataan sasaran organisasi yang disertai dengan penetapan indikator sasaran yang telah ditetapkan / diidentifikasi yang diwujudkan dalam kurun waktu perencanaan dengan menggambarkan kondisi sasaran di awal tahun perencanaan dan kondisi akhir tahun perencanaan secara kuantitatif .

D. Strategi

Implementasi “ APBD Pro Rakyat “ dalam pelaksanaan tertib administrasi kependudukan serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokuemen kependudukan

D.  Kebijakan

1.  Kebijakan

-  Pengertian kebijakan

-  Proses penetapan kebijakan

-  Pernyataan kebijakan

Bab  V    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

-  Pengertian program

-  Proses penetapan program

-  Pernyataan program

Bab  VI  INDIKATOR KINERJA SKPD BERDASAR RPJMD KOTA BLITAR

Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi dan peningkatan Infrastruktur Pelayanan Publik baik di Dinas, Kecamatan maupun Kelurahan melalui program Penataan Administrasi Kependudukan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur serta Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Bab. VII.  PENUTUP

-----------  LAMPIRAN

1.5.  HUBUNGAN RENCANA STRATEGIS SKPD DENGAN  DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

  Rencana Strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar tahun 2011 – 2015 merupakan  program dan kegiatan yang khusus dijabarkan dari uraian tugas dan fungsi organisasi dengan menggunakan RPJMD dan Program Daerah Kota Blitar lainnya sebagai acuan dan rujukannya.

  Sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan untuk mendukung tugas serta fungsi organisasi secara komprensip , proses penyusunannya dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah ,  sehingga dapat digunakan sebagai acuan umum bagi penyelenggaraan tugas – tugas dibidang kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah untuk lebih  mengarahkan penyelenggaraan program serta kegiatan dalam bentuk kegiatan tahunan, yang dijabarkan secara rinci ke dalam program kerja yang lebih aplikatif ke dalam bentuk program kerja tahunan.

Secara substansial Rencana Strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar tahun 2011 – 2015 meliputi pembahasan terhadap lingkup situasi dan kondisi, penetapan visi,  perumusan misi serta strategi dalam intern maupun ekstern untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Selanjutnya untuk mengetahui peningkatan kinerja, diperlukan langkah monitoring serta evaluasi melalui penetapan indikator dan capaiannya.

1.6  ASUMSI

Pembangunan Penyelenggaraan Administrasi kependudukan telah berjalan sesuai dengan tahapan kegiatan sejak ditertibkan undang-undang tenatng Administrasi Kependudukan dan Peraturan pelaksanaannya dengan target pada tahun 2011 setiap penduduk harus sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan ( NIK ) yang merupakan Singe Identity Number ( SIN ) yang digunakan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan dan PenPencatatan Sipil yang kedepan juga akan digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen lainnya oleh instansi terkait dengan mencamtumkan NIK pada Dokumen yang diperlukan

OLeh karena itu kegiatan-kegiatan yang direncanakan sampai dengan 2015 berfokus pada tertib administrasi kependudukan

B A B  II

GAMBARAN  UMUM SKPD

2.1  STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  SIPIL  DAERAH KOTA BLITAR

a.  Kepala  Dinas

b.  Sekretaris

-  Kasubag Umum dan Kepegawaian

-  Kasubag Keuangan dan Program

c.  Bidang Kependudukan

-  Kasi Administrasi Kependudukan

-  Kasi Mobilitas Penduduk

d.  Bidang Pencatatan Sipil Daerah

-  Kasubbid Kelahiran, Kematian,Pengakuan, Pengesahan dan Pengakuan Anak

-  Kasi Perkawinan dan Perceraian

e.  Bidang Data dan Penyuluhan

-  Kasi Pengolahan data

-  Kasi Penyuluhan

2.2  TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Blitar Nomor  48 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar .

Kedudukan  :

1.  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kependudukan  dan Pencatatan Sipil ;

2.  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah .

Tugas  :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan Pemerintah Kota Blitar di bidang Kependudukan dan PenPencatatan sipil bagi Warga Negara Indonesia dan Orang Asing serta mutasi penduduk bagi Warga Negara Indonesia dan Orang Asing.

Fungsi  :

Untuk menjalankan tugas dimaksud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah mempunyai fungsi administrasi kependudukan :

a.  Pelaksanaan pendaftaran penduduk

b.  Pengelolaan data kependudukan

c.  Penerbitan kependudukan

d.  Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;

e.  Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian;

f.  Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;

g.  Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian;

h.  Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan anak;

i.  Pencatatan dan Kutipan Akta Perubahan Nama;

j.  Penyelesaian terhadap pelaporan kelahiran, kematian, perkawinan/perceraian yang terlambat pelaporannya.

a.  Kepala Dinas

·  Memimpin dan mengkoordinasikan segala kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

·  Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas .

b.  Sekretaris

·  Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan internal dan eksternal, penatausahaan dan penatalaksanaan urusan kantor secara umum, pengelolaan administrasi dan pembinaan pegawai, perencanaan program serta perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam rangka memperlancar mekanisme organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah .

·  Untuk menjalankan tugas dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi  ;

1.  Pengoordinasian internal dan eksternal dalam rangka memperlancar penyelenngaraaan organisasi dan tatalaksana organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;

2.  Pengelolaan urusan dalam (rumah tangga) dan tata usaha Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;

3.  Pengelolaan administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;

4.  Pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;

5.  Pengkoordinasian, fasilitasi dan advokasi administrasi kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;

6.  Pengkoordinasian, pembinaan dan penyelenggaraan administrasi keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;

7.  Pengkoordinasian, penyelenggaraan administrasi program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;

8.  Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;

Sekretaris terdiri dari  :

a.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .

b.  Sub Bagian Keuangan dan Program .

·  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola urusan rumah tangga yang mencakup pengelolaan sarana prasarana, perlengkapan dan keamanan kantor, penyelenggaraan rapat dinas, pengurusan surat menyurat, pembinaan dan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud , Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi  :

1.  Pengelolaan administrasi umum perkantoran yang mencakup urusan surat menyurat , pengetikan , penggandaan dan pengarsipan;

2.  Pengelolaan penata usahaan dan pengendalian pemanfaatan sarana, prasarana serta perlengkapan kantor;

3.  Penyelenggaraan keamanan kantor yang mencakup keamanan sarana dan prasarana serta perlengkapan kantor maupun keamanan kantor selama sebelum, pada saat dan sesudah jam kerja;

4.  Penyelenggaraan dan fasilitasi rapat-rapat dinas baik yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah maupun rapar-rapat dinas yang harus diikuti oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;

5.  Pengkoordinasian dan fasilitasi penyiapan kelengkapan administrasi pengangkatan, kenaikan pangkat dan pensiun pegawai dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah.

·  Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas mengelola urusan keuangan yang mencakup kegiatan perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan serta mengkoordinasikan penyusunan rencana program tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah.

Untuk menjalankan tugas dimaksud Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi;

1.  Pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran yang mencakup rencana anggaran operasional dan rencana anggaran kegiatan masing-masing unit dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;

2.  Pengkoordinasian kegiatan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan seluruh unit di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;

3.  Pengelolaan urusan gaji pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;

4.  Penyiapan usulan pejabat pengelola keuangan di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;

5.  Penyusunan Neraca Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;

6.  Pengkoordinasian penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;

7.  Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;

8.  Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;

9.  Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;

10.  Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan rencana program dan kegiatan tahunan serta kegiatan insidental Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah.

c.  Bidang Kependudukan

Bidang Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian bidang kependudukan.

Untuk menjalankan tugas dimaksud Bidang Kependudukan meempunyai fungsi  :

1.  Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan;

2.  Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk;

3.  Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk;

4.  Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan;

5.  Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan;

6.  Perencanaan, pengawasan, pembinaaan dan pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan.

Bidang Kependudukan membawahi  :

a.  Seksi Administrasi Kependudukan .

b.  Seksi Mobilitas Penduduk .

·  Seksi Administrasi Kependudukan

Seksi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan , penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan , pengawasan dan pengendalian pendaftaran penduduk bagi warga negara Indonesia dan orang asing .

Untuk menjalankan tugas dimaksud Seksi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi  :

1.  Pengumpulan , pengelolaan dan perumusan bahan pembinaan dan bimbingan teknis, pengelolaan penyelenggaraan pendaftaran penduduk;

2.  Menyiapkan blangko dan penerbitan dokumen kependudukan;

3.  Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan;

4.  Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan administrasi kependudukan;

5.  Pengelolaan dan menganalisis data penyelenggaraan administrasi kependudukan;

6.  Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.

·  Seksi Mobilitas Penduduk

Seksi Mobilitas Penduduk mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis , pengawasan dan pengendalian pendaftaran dan penPencatatan mobilitas penduduk

Untuk menjalankan tugas dimaksud Seksi Mobilitas Penduduk mempunyai fungsi  :

1.  Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan persebaran penduduk,

  perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan 

  kependudukan;

2.  Pemantauan, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan;

3.  Pengawasan dan pengendalian mutasi penduduk;

4.  Pengelolaan dan menganalisis data mutasi penduduk;

5.  Pelaporan mutasi penduduk secara periodik.

d. Bidang Pencatatan Sipil

Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penPencatatan sipil bagi warga negara Indonesia dan Orang asing.

Untuk menjalankan tugas dimaksud Bidang Pencatatan Sipil mempunyai fungsi  :

1.  PenPencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;

2.  PenPencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian;

3.  PenPencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;

4.  PenPencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian;

5.  PenPencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;

6.  PenPencatatan Kutipan Akta Perubahan Nama;

7.  Penyelesaian terhadap pelaporan kelahiran, kematian, perkawinan / perceraian yang terlambat pelaporannya.

Bidang Pencatatan Sipil membawahi  :

a.  Seksi Kelahiran , Kematian , Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Pengangkatan Anak  .

b.  Seksi Perkawinan dan Perceraian  .

·  Seksi Perkawinan dan Perceraian

Seksi Kelahiran , Kematian , Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengakuan Anak mempunyai tugas melaksanakan penPencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran, kematian biasa dan yang terlambat pelaporannya, akta pengangkatan anak serta akta pengakuan dan pengesahan anak, sedangkan untuk menjalankan tugas dimaksud Seksi Kelahiran , Kematian , Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengakuan Anak mempunyai fungsi  :

1.  Pendaftaran dan penPencatatan, pemeriksaan dan peneliian berkas serta penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;

2.  Pendaftaran dan penPencatatan, pemeriksaan berkas serta penerbitan Kutipan Akta Kematian;

3.  Pendaftaran dan penPencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas serta penPencatatan dan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;

4.  Pendaftaran dan penPencatatan, pemeriksaan dan penerbitan serta penPencatatan Kutipan Akta Pengangkatan Anak;

5.  Penyelesaian terhadap laporan kelahiran dan kematian yang terlambat pelaporannya.

·  Seksi Perkawinan dan Perceraian

Seksi Perkawinan dan perceraian mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran , pemeriksaan, dan penelitian berkas, mengelola penPencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan dan Perceraian .

Untuk menjalankan tugas dimaksud Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai fungsi  :

1.  Penyiapan bahan pendaftaran dan penPencatatan , pemeriksaan dan penelitian berkas serta penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;

2.  Penyiapan bahan pendaftaran dan penPencatatan, pemeriksaan dan penelitian  berkas serta penerbitan Kutipan Akta Perceraian;

3.  Pengumuman perkawinan.

d.  Bidang Data dan Penyuluhan

Bidang Data dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pendataan , pengumpulan , pengolahan dan analisa data Kependudukan dan penyuluhan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan untuk menjalankan tugas dimaksud Bidang Data dan Penyuluhan mempunyai fungsi  :

1.  Pengumpulan, pengelolaan dan perumusan bahan penyuluhan kependudukan dan Pencatatan Sipil;

2.  Pengumpulan, pemeriksaan, penelitian dan analisa data kependudukan dan Pencatatan sipil serta pembuatan proyeksi perkembangan penduduk, pemetaan penduduk dan keluarga;

3.  Perumusan, pengembangan sistem dan prosedur serta aplikasi data kependudukan;

4.  Penyimpanan , pemeliharaan dan dokumentasi;

5.  Pembuatan dan penyusunan grafik data statistik serta struktur penduduk.

Bidang Data dan Penyuluhan membawahi  :

a.  Seksi Pengolahan Data .

b.  Seksi Penyuluhan .

·  Seksi Pengolahan Data

Seksi Pengolahan Data mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pelaksanaan pendataan, pemetaan dan menganalisa data keluarga/penduduk serta menyimpan dan memelihara register kependudukan dan Pencatatan sipil 

Untuk menjalankan tugas dimaksud Seksi Pengolahan Data mempunyai fungsi  :

1.  Pengumpulan, pengelolaan dan perumusan bahan penyuluhan kependudukan dan Pencatatan sipil;

2.  Pengendalian pemeliharaan dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil;

3.  PenPencatatan perubahan data kependudukan dan Pencatatan sipil;

4.  Bantuan penyelesaian masalah kependudukan dan Pencatatan sipil;

5.  Pemberian rekomendasi legalisasi Akta Pencatatan Sipil;

6.  Pembuatan grafik/proyeksi perkembangan penduduk dan Pencatatan sipil.

·  Seksi Penyuluhan

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas merencanakan, menyusun bahan, menyiapkan surat untuk menyelebahan pembinaanggarakan penyuluhan dibidang  kependudukan dan Pencatatan sipil. 

Untuk menjalankan tugas dimaksud Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi  :

1.  Persiapan materi dan bahan kegiatan penyuluhan;

2.  Pelaksanaan penyuluhan di bidang kependudukan dan Pencatatan sipil .

3.  Layanan informasi di bidang kependudukan dan Pencatatan sipil .

  GAMBARAN SUMBER DAYA ORGANISASI

2.3.1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar didukung oleh sejumlah personil yang mengisi jabatan dan staf pelaksana sesuai struktur yang telah ditetapkan , Sarana dan prasarana penunjang dan sumber pembiayaannya .

1.  Keadaan Pegawai , sarana dan prasarana penunjang dan sumber pembiayaannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar pada tahun 2010 sebagaimana table berikut ini  :

Tabel I. Komposisi Pegawai menurut jenis kelamin ( Posisi Juli 2011 )

NO

JENIS KELAMIN

JUMLAH

USIA

1

2

3

4

I

PNS

28  orang


1.

Laki – Laki

18 orang

56 Th : 1 orang

2.

Perempuan

10 orang

55 Th : 1 orang




53 Th : 4 orang




52 Th : 1 orang




51 Th : 1 orang




50 Th : 1 orang




49 Th : - orang




48 Th : 1 orang




47 Th : 3 orang




46 Th : - orang




45 Th : 2 orang




44 Th : 2 orang




43 Th : 1 orang




42 Th : 1 orang




41 Th : 1 orang




38 Th : 1 orang




35 Th : 1 orang




34 Th : 1 orang




33 Th : 1 orang




32 Th : 1 orang




31 Th : - orang




30 Th : 2 orang




29 Th : - orang




26 Th : 1 orang




25 Th : - orang

II.

CPNS

2 orang



1 Laki – laki

1 orang

29 Th : - orang


2. Perempuan

1 orang

24 Th : - orang





II

PTT

1 orang


1.

Laki – Laki

1 orang

52 Th : 1 orang

2.

Perempuan

-










Tabel II. Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

( posisi Juli 2011 )

 

NO

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH

JURUSAN

I

PNS

28 orang


1.

S 2

2 orang

- Manajemen  : 2 orang

1.

S 1

7 orang

- Administrasi Negara  : 2 orang




- Hukum  : 3 orang




- Pemerintah  : 1 orang




- PMP  : 1 orang

2.

Sarjana Muda/D3

3 orang

- APDN  : 1 orang




- Informatika    : 2 orang




- Tehnik  : 1 orang




- Ekonomi  : 7 orang

3.

SMTA

16 orang

- Umum  : 8 orang




-Statistik  : 1 orang

4.

SMTP

-






II.

CPNS

2 orang

SMTA :  1 orang




S I  :  1 orang





III

PTT

1 orang


1.

SMTA

-

-




-





2.

SD

1 orang






Tabel III. Komposisi Pegawai menurut Diklat Struktural ( posisi Juli 2011 )

NO

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH

1.

SPAMEN / DIKLATPIM II

1 orang




2.

SPAMA / DIKLATPIM III

4 orang




3.

ADUMLA

-




4.

ADUM / DIKLATPIM IV

8 orang

 

Tabel IV. Komposisi Pegawai menurut Pangkat / Gol. Ruang 

( posisi Juli 2011 )

NO

PANGKAT / GOL. RUANG

JUMLAH

JABATAN

I.

PNS




1. Pembina Utama Muda, IV/c

2. Pembina Tk.I ,IV/b

1 orang

2 orang

Kepala Dinas

Sekretaris

Kabid Capil


3. Pembina, IV / a

2 orang

Kabid Kependudukan

Kabid Data & Penyuluhan


4. Penata Tk.I, III/d

6 orang

Kasubbag & Kasi


5. Penata, III / c

2 orang

Kasi


6. Penata Muda Tk. I, III / b

2 orang

Staf


7.  Penata muda, III/a

2 orang

staf


8. Pengatur Tk.I, II/d

2 orang

Staf


9.Pengatur , II/c

1 orang

staf


10.Pengatur Muda Tk.I, II/b

4 orang

staf


11. Pengatur Muda, II / a

4 orang

Staf





II

CPNS




1. Penata Muda, III/a

1 orang

Staf


2. Pengatur Muda, II/a

1 orang

Staf

2.3.2  Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar telah dilengkapi sarana dan prasarana meskipun belum memadai yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan dan kelancaran tugas dan fungsinya .

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini , seperti tabel berikut  :

TABEL V.

DAFTAR SARANA DAN PRASARANA DI DINAS KEPENDUDUKAN  DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KOTA BLITAR

NO

JENIS BARANG

JUMLAH

KETERANGAN

1

2

3

4

1.

Tanah

934 m2

Sertifikat No. AT.079464

2.

Tanah

244 m2

Sertifikasi No. AW.780366

3.

Bangunan gedung

6 ruangan

1 ruang kepala




2 ruang kerja




1 ruang computer




1 ruang arsip




1 ruang pertemuan

3.

Kendaraan bermotor roda 4 ( empat)

1 ( satu ) buah

- Kijang warna biru AG. 421 PP

4.

Kendaraan bermotor roda 2 ( dua )

6 ( Enam ) buah

-  Suzuki AG 2652 PP




- Suzuki AG 2653 PP




- Honda Legenda No. Pol




  AG. 9825 HA Th. 2006




- Honda Legenda No. Pol.




  AG.9849HB Th. 2006




- Honda Legenda No.Pol.AG 9807 HB




- Honda Legenda No.Pol.AG 9863 HB

5.

Meja 1 biro

6 ( enam ) buah

Untuk eselon II dan III  ( kayu )

6.

Meja ½ biro

20 buah

Kayu

7.

Kursi putar

5  (lima) buah

Besi

8.

Kursi  tamu

1 ( satu ) set

Besi spon ( ruang kepala )

9.

Kipas angin

3 ( tiga ) buah

Besi

NO

JENIS BARANG

JUMLAH

KETERANGAN

1

2

3

4

10.

Pesawat telepon

2 ( dua ) buah

Merk Tens plastik

11.

Brankas

1 ( satu ) buah

Besi

12.

Almari panjang

3 ( tiga ) buah

Kayu

13.

Jam dinding

3 ( tiga ) buah

Plastik

14.

Tape recorder

1 ( satu ) buah

Merk Compo Politron

15.

Mesin ketik

4 ( empat ) buah

- Olympia 1 buah




- TA. Royal 1 buah




- Gandaran 2 buah

16.

Almari sedang

3 ( tiga ) buah

Kayu

17.

Dispenser

2 ( dua ) buah

Plastik

18.

Papan Struktur Organisasi

1 ( satu ) buah

Melamin

19.

Papan Tupooksi Dinas

1 ( satu ) buah

Melamin

20.

Papan Data

1 ( satu ) buah

Melamin

21.

Papan Pengumuman

2 ( dua ) buah

Melamin

22.

Komputer

5 ( dua ) unit

Logam

23.

TV

1 ( satu ) unit

Logam

24.

Filiing Kabinet

8 ( delapan)buah

Besi

25.

Kodak

1 ( satu ) buah

Rusak

26.

AC

3 ( tiga ) unit

Logam

27

Warles

1 ( satu ) unit

Logam

28.

Almari Arsip

6 ( enam ) unit

Kayu

29.

Rak  Arsip

10 ( sepuluh ) buah

Besi

30.

Kursi Kerja

28 buah

Kayu / Spon

31.

Kursi Rapat

38 buah

Kayu / Menjalin

32.

Kursi tamu panjang

1 set ( 4 buah )

Plastik

33.

Kursi Plastik

10 buah

Plastik

34.

Kursi Bunder Pengunjung

5 buah

Kayu

35.

Rak Piring

1 buah

Kayu

36.

Piring Besar

3 dosen

Kaca

37.

Piring Kecil

3 dosen

Kaca

38.

Gelas

3 dosen

Kaca

39.

Panci

2 buah

Aluminium

40.

Sendok

3 dosen

Stainlestell

41

Faximile

1 buah

Logam

42

Laptop

3 buah

Logam

43

Server

1 unit

Logam

44

Printer

6 buah

Logam

45

Scaner

1 buah

logam





3. Pembiayaan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar disamping sumber daya manusia , sarana dan prasarana juga didukung oleh dana yang dialokasikan pada APBD Kota Blitar  Tahun 2010

Adapun dana yang tersedia untuk tahun 2010 sebagai berikut :

Tabel VI

Daftar dana yang tersedia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah

Kota Blitar Tahun Anggaran 2010

NO

JENIS DANA

JUMLAH

KETERANGAN

1.

BELANJA ADMINISTRASI UMUM




- Belanja Pegawai / Personalia

993.230.140

Setelah PAK


- Belanja Non Pegawai

147.161.000






2.

BELANJA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

433.794.600






3.

BELANJA MODAL

112.081.250







JUMLAH

1.686.216.990


BAB III

ISU – ISU STRATEGIS

3.1.  DINAMIKA PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Terbitnya Undang-Undang No. 23 tahun 2006, Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007 dan Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 yang mengatur tentang Regulasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menerbitkan Perda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dijadikan dasar pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan PenPencatatan Sipil guna memperoleh data data penduduk yang valid dan akurat melalui Registrasi Penduduk yang memberikan Nomor Induk Kependudukan ( NIK ) kepada setiap penduduk yang berlaku secara Nasional

Program dan Kegiatan Nasional yang harus segera dilakukan meliputi :

1.  Pemutakhiran data Kependudukan ( Perbaikan Database ) Sistem Pemberitahuan NIK kepada penduduk dan harus selesai pada tahun 2011

2.  Persiapan e-KTP yaitu KTP yang berlaku secara Nasional dan bersidik jari seluruh jari, penduduk wajib KTP dan hanya boleh memiliki 1 ( satu ) KTP di wilayah NKRI

3.  Semua Anak Indonesia tercatat kelahirannya pada tahun 2011

4.  Pengembangan akses data kependudukan secara online dari instansi Pelaksana ke Pusat dan Propinsi serta Kecamatan dan Kelurahan.

Program kegiatan di Pemerintah Daerah guna mendukung program pemerintah Pusat antara lain :

1.  Fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan Pendaftaran Penduduk dan PenPencatatan Sipil

2.  Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur sebagai tenaga administrator, operator, supervisor pelayanan serta petugas Registrasi di Kelurahan

3.  Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan kependudukan dengan instansi lembaga terkait

4.  Mentransformasikan kebijakan kependudukan kepada masyarakat

5.  Penyediaan data dan informasi kependudukan

Dari rangkaian program dan kegiatan yang direncanakan baik oleh pusat maupun daerah bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat guna mendukung pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dengan atau tanpa membebani biaya kepada masyarakat.

3.2.ANALISIS ISU STRATEGIS

3.2.1  Kekuatan

a.  Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang tentang  Dinas-Dinas Daerah Kota Blitar yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Daerah Kota Blitar, yang memberikan arah dan kejelasan serta ketegasan mengenai kedudukan , tugas , fungsi , serta wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh aparat di jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar 

b.  Sesuai dengan Struktur Organisasi Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar semua jabatan Struktural telah terisi .

c.  Didalam melaksanakan kegiatan  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar baik untuk kegiatan rutin maupun pembangunan , telah tersedia sumber pembiayaan yang cukup.

d.  Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

e.  Terciptanya situasi kerja yang kondusif serta adanya komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf , sehingga tercipta semangat , kenyamanan serta ketenangan dalam melaksanakan tugas.

f.  Pembinaan dari Pimpinan secara periodik , sehingga pegawai termotivasi untuk selalu meningkatkan kinerjanya.

3.2.2  Kelemahan

a.  Secara kuantitatif aparat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Daerah Kota Blitar belum memadai, namun secara kualitatif masih perlu terus ditingkatkan, terutama kemampuan tehnis masing – masing staf , utamanya kemampuan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b.  Dalam rangka penentuan kebijakan pelaksanaan tugas sangat diperlukan dukungan akurasi data yang memadai , disisi lain akurasi data serta kelengkapan data / informasi masih banyak kekurangan .

c.  Pelayanan kepada masyarakat merupakan kegiatan yang tidak mudah , ketepatan waktu , membutuhkan ketrampilan khusus , dengan sendirinya sistem kerja serta perilaku aparat harus terus ditumbuh kembangkan melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan bidang tugasnya masing – masing , sedangkan hasil pendidikan dan pelatihan belum diterapkan secara maksimal disebabkan pejabat yang menduduki posisi jabatan tersebut sering kali dialih tugaskan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi

d.  Sistem monitoring dan evaluasi program kegiatan baik rutin  maupun proyek belum berjalan secara optimal.

e.  Perencanaan kegiatan dalam rangka penyusunan program kegiatan yang mencerminkan kondisi, potensi serta kebutuhan masyarakat berdasarkan sistem dan proses perencanaan yang muncul dari bawah belum optimal.

f.  Pemanfaatan sarana dan prasarana dan utamanya waktu dalam rangkaian kegiatan pelaksanaan tugas seringkali sulit diimplementasikan secara tepat sesuai schedule yang telah ditetapkan.

 

3.2.3.  Peluang

a.  Diberlakukannya Otonomi Daerah memberikan kesempatan yang seluas – luasnya dalam melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan disemua sektor utamanya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Daerah Kota Blitar.

b.  Ditetapkannya Rencana Strategis Daerah Kota Blitar Tahun 2000 – 2010 , memberikan pedoman yang jelas arah kebijakan yang dilaksanakan sehingga mencapai sasaran yang telah ditetapkan .

c.  Kehidupan sosial masyarakat Kota Blitar yang sangat kondusif , berdampak pada proses pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar  menuju  terciptanya pelayanan yang maksimal pada masyarakat.

d.  Koordinasi dengan Instansi terkait sangat mendukung kesuksesan program kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar , sehingga tercapainya sinkronisasi dalam melakukan segala aktivitas yang bermuara kepada pelayanan yang sangat optimal.

3.2.4.  Tantangan

a.  Pola pikir masyarakat dalam mensikapi segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah semakin kritis dan berasal  dari berbagai kepentingan yang berbeda , serta semakin ketatnya kontrol masyarakat baik yang dilakukan secara langsung maupun lewat wakil – wakilnya diLegislatip.

b.  Menurunnya kadar kepercayaan kepada pemerintah oleh masyarakat harus disikapi dengan kerja keras serta bukti nyata , dengan terus menerus diupayakan peningkatan kwalitas pelayanan kepada masyarakat.

c.  Pemberitaan di mass media baik elektronik maupun cetak cenderung mengarah pada kelemahan kebijakan yang dilaksanakan , sehingga menimbulkan suasana kerja yang kurang baik.

3.3.  ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Mengacu pada pengamatan dan analisa kondisi organisasi yang telah dilaksanakan, maka dapat diformulasikan  serangkaian asumsi sebagai faktor kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun kedepan adalah

JAJAK PENDAPAT
Informasi apa yang Anda cari di website ini ?
Berita
Pengumuman
Unduhan File

HASIL
AGENDA
STATISTIK PENGUNJUNG
  • Browser :
  • OS : Unknown Platform
  • Dikunjungi sebanyak : 45216 kali