Berita

KOTA BLITAR, 06 November 2026 — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Blitar melaksanakan pemusnahan arsip Surat Pertanggungjawaban (SPJ) serta Kartu Keluarga (KK) periode tahun 2012 hingga 2020. Sebanyak 115 box arsip dimusnahkan secara resmi di Aula Dispendukcapil Kota Blitar pada Jumat, 6 November 2026.

Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh pimpinan Dispendukcapil Kota Blitar serta didampingi oleh tim arsiparis instansi. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan arsip sekaligus upaya efisiensi ruang penyimpanan data milik daerah.

Dihadiri Lintas Instansi untuk Pastikan Transparansi

Prosesi pemusnahan arsip ini tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melibatkan berbagai unsur pengawas dan instansi terkait guna memastikan seluruh prosedur hukum dan administratif terpenuhi dengan baik.

Undangan yang hadir dan menyaksikan langsung proses pemusnahan meliputi:

• Perwakilan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar
• Perwakilan dari Inspektorat Daerah (Irda) Kota Blitar
• Perwakilan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dinperpusip) Kota Blitar

Kehadiran perwakilan dari instansi pengawas dan hukum tersebut menjamin bahwa pemusnahan 115 box arsip SPJ dan KK tahun 2012–2020 ini telah melewati prosedur retensi arsip yang sah, legal, serta akuntabel.

Pentingnya Pemusnahan Arsip untuk Efisiensi dan Keamanan Data

Pemusnahan arsip yang telah melewati Jadwal Retensi Arsip (JRA) merupakan prosedur standar dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan memusnahkan dokumen fisik yang masa retensinya telah habis—khususnya dokumen keuangan seperti SPJ dan dokumen kependudukan seperti KK rentang waktu 2012–2020—Dispendukcapil Kota Blitar dapat mengoptimalkan ruang penyimpanan arsip aktif serta meminimalisir risiko penyalahgunaan data rahasia penduduk.

Melalui kegiatan ini, Dispendukcapil Kota Blitar menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tertib administrasi kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, sejalan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik.