Berita

#DulurKotaBlitar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama Pemerintah Kota Blitar resmi memulai rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis Pembentukan Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi, Selasa (11/02/2025), di Balaikusumo Wicitro. Acara pembukaan dan audiensi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, Walikota Blitar dan Wakil Walikota Blitar, perwakilan DPRD Kota Blitar, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lurah se-Kota Blitar.

Wali Kota Blitar, Drs. H. Santoso, M.Pd., dalam sambutannya menekankan pentingnya pemahaman dan persiapan yang matang dalam tahapan seleksi sebagai Kota Antikorupsi. Hal ini penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Sementara itu, dalam pemaparan oleh Pelaksana Harian Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Ariz Dedy Arham, disebutkan bahwa program ini sudah berlangsung sejak 2024 dan tahun 2025 ini KPK telah memilih tiga kota yakni Kota Blitar, Kota Mataram dan Kabupaten Minahasa Tenggara. Kegiatan ini bertujuan menjadikan daerah yang terpilih sebagai role model kota antikorupsi. Untuk itu, ada beberapa tahapan yang harus dilewati dengan memenuhi delapan kriteria utama, termasuk skor MCP yang baik, nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) di atas 70, opini WTP, indeks SPBE yang memadai, serta kepala daerah yang tidak terlibat kasus korupsi.

Lebih lanjut, kegiatan yang akan berlangsung selama tiga hari yakni tgl 11 sd 13 Januari 2025 ini, tidak hanya melibatkan jajaran pemerintah, tetapi juga media, masyarakat, dan dunia usaha. Dengan keterlibatan berbagai pihak, diharapkan upaya membangun sistem pemerintahan yang transparan dan berintegritas dapat berjalan lebih efektif.

Selain itu, KPK juga akan memberikan pedoman agar kota yang telah ditunjuk sebagai kota percontohan antikorupsi tetap konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip antikorupsi secara berkelanjutan.

#BlitarBerintegritas